Amin Mudzakir. [facebook-aminmudzakir] Amin Mudzakkir , peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama TEMPO edisi 17-23 Desember 2018 menurunkan laporan utama tentang stagnasi elektabilitas Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, khususnya di Banten dan Jawa Barat. Penunjukan Ma’ruf sebagai calon wakil presiden belum menunjukkan pengaruh signifikan. Padahal Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu dipilih tim Jokowi untuk mendongkrak angka keterpilihan di dua daerah yang dikenal sebagai basis Islam politik ya…
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menuding penyitaan aset Yayasan Supersemar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dilandasi oleh ketidaksukaan pemerintah pada Soeharto. “Dia lakukan (penyitaan) hanya sebab mereka tidak suka sama Pak Harto. Ya kalau tidak suka sama Pak Harto, ya tidak apa-apa, tapi Supersemar-nya tetap jalan dong ya,” kata Titiek di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 22 November 2018. Sebelumnya, Kejagung menyita Gedung Granadi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Gedung ter…
Bagus Santoso [via riaupos] Bagus Santoso, mahasiswa S3 ilmu politik, praktisi politik dan anggota DPRD Riau PADA masa Orde Baru sistem pers di Indonesia sengaja didesain seluruh pemberitaannya berpihak kepada penguasa. Bagi media yang mencoba konsisten bertahan dengan etika jurnalistiknya yang mengedapankan kejujuran dan kebenaran, dipastikan tamat riwayatnya. Suara media adalah suara pemerintah, suara pemerintah adalah suara media. Pemerintahan yang cenderung korup akan selalu memposisikan media sebagai lawan yang harus dibungkam supaya tid…
Prabowo Subianto [via nosararasulteng.com] Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akhirnya meminta maaf. Kali ini terkait istilah "tampang Boyolali" yang ia lontarkan 30 Oktober silam. Permintaan maaf itu disampaikannya lewat sebuah video yang diunggah Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui akun Twitter-nya, Selasa, 6 November 2018. "Ya maksud saya tidak negatif. Tapi kalau ada yang merasa tersinggung, ya saya minta maaf," ujar Prabowo, dal…
Yusril Ihza Mahendra [tribunews.com] Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, membenarkan bahwa Yusril Ihza Mahendra menjadi pengacara pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 itu pada Pemilihan Presiden 2019. Pada Senin (5/11/2018), Yusril mengaku menerima tawaran menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf tanpa bayaran. "Pak Yusril (Yusril Ihza Mahendra) itu kan ahli hukum. Hukum politik dan hukum negara juga. Banyak kasus sengketa politik yang dia tangani di MK dan Bawaslu, dan dia memenangkan kasus…
Polemik impor yang mencuat membuat calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto angkat bicara. Bahkan, Prabowo Subianto berjanji tidak akan mengimpor apa pun ke Indonesia jika terpilih sebagai presiden. Menurut Prabowo, ia akan berupaya memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri. "Saya bersaksi di sini kalau Insya Allah saya menerima amanah rakyat Indonesia, saya akan bikin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan impor apa-apa Saudara-saudara sekalian!" tegas Prabowo…
KH Maruf Amin ziarah ke makam tokoh nu di Banyuwangi. (surya) Ma'ruf Amin, calon wakil presiden pasangan Joko Widodo di hadapan ratusan petani di Rogojampi Banyuwangi, Rabu, 31 Oktober 2018, menjanjikan tanah negara yang belum termanfaatkan akan diberikan ke masyarakat terutama petani, agar mereka punya lahan untuk digarap. "Jika terpilih, saya akan membantu Bapak Joko Widodo untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah para petani bisa menggarap tanah negara yang selama ini tidak dimanfaatkan," kata Ma'ruf saat sa…
Presiden Joko Widodo menyesalkan masih banyak masyarakat yang percaya isu hoaks mengenai dirinya di media sosial. Salah satu isu hoaks yang sering muncul yakni bahwa Presiden Jokowi adalah kader Partai Komunis Indonesia atau PKI. Menurut Jokowi, tidak sedikit masyarakat yang mempercayai isu tersebut. "Banyak yang percaya. Ada survei kita enam persen itu percaya lho. Enam persen itu 9 juta lebih, percaya," kata Jokowi saat menghadiri pembukaan Kongres ke-20 Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Ja…
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima desain resmi alat peraga kampanye (APK) dari partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, peserta Pemilu 2019. Desain APK ini akan diproduksi oleh KPU sebagai sarana kampanye yang dibiayai pemerintah. "Baik pasangan capres dan cawapres maupun partai politik menyerahkan secara resmi desain alat peraga kampanye yang akan diproduksi oleh KPU," ujar Komisioner KPU, Hasyim Asyari, di kantornya, Senin, 29 Oktober 2018. Hasyim mengatakan KPU memang menyerahkan sepenuhnya desain APK ini …
Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan keberadaan tim yang tak resmi alias tim bayangan ada di semua kontestasi demokrasi, termasuk pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Sandiaga mengakui tim bayangan itu juga ada di pihaknya dan Prabowo Subianto. "Di semua kontestasi akan ada seperti itu. Di tempat kami ada, di tempat yang lain juga pasti ada," kata Sandiaga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Oktober 2018. Menurut Sandiaga, keberadaan tim bayangan ini marak lantaran banyak orang ingin terlibat, tetapi tak ingin ter…
Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan timnya untuk melakukan kampanye dari pintu ke pintu alias door to door . "Ini perintah Pak Jokowi, kami tidak hanya berkampanye di pedesaan, kami harus door to door ," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-M'ruf, Abdul Kadir Karding di Surabaya, Sabtu, 27 Oktober 2018. Dia mengatakan dalam kampanye tersebut timnya akan mensosialisasikan mengenai prestasi pemerintahan Jokowi selama empat tahun belakangan. Karding mengatakan dalam melakukan model kampanye…
Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem. (via internet) Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat peraturan terkait relawan. Usul ini disampaikan Titi karena banyak tim bayangan dalam pemilihan presiden 2019. "Pada intinya, semua kelompok yang bekerja untuk melakukan praktik pemenangan terhadap calon itu harus diatur dan didaftar," kata Titi kepada Tempo, Senin, 29 Oktober 2018. Titi mengatakan, pengaturan dan pendataan relawan ini berkai…
Social Plugin