Tak Cukup Mengelu-elukan Multikulturalisme

Pawai Budaya puncak Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, 9 Desember 2018. [ferilatief]

Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 diselenggarakan di tengah intoleransi dan konservatisme yang semakin meningkat, yang di beberapa tempat mulai mengancam keberadaan tradisi dan budaya asli yang dianggap tak sesuai dengan ketentuan agama tertentu.

Kebudayaan yang inklusif menjadi kunci menghadapinya, kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, yang menyelenggarakan KKI 2018 ini.

"Sifatnya saling belajar, saling mengenal, saling tahu sudut pandang orang yang berbeda, berusaha memahami, empati, sehingga kemudian toleransi akan muncul dari pemahaman, bukan karena doktrin," ungkapnya, di sela-sela Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yang berlangsung mulai Rabu hingga Ahad, 5-9 Desember 2018.

Hilmar mengaku, memahami jalan pikiran pihak-pihak yang yang menganut konservatisme. Menurutnya, keterbatasan pengalaman dan lingkungan di mana mereka bergaul menjadi sejumlah faktor yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka.

"Saya juga tidak setuju kalau misalnya 'harus toleran', 'harus Bhinneka Tunggal Ika', dan sebagainya, tapi enggak kasih jalan, gimana sih caranya harus menjadi Bhinneka Tunggal Ika?" lanjutnya. 

Ia menegaskan, strategi mengelu-elukan multikulturalisme dan retorika saling menghargai tidak cukup untuk menembus 'tembok-tembok' yang dibangun oleh sebagian pihak untuk mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat.

"Yang kita perlu lakukan sebelumnya di pemerintahan itu (adalah) memperkuat daya cerna kebudayaan orang, sehingga dia bisa menerima apapun yang dia lihat tanpa buru-buru kemudian mengambil sikap menolak," ujarnya.

Itulah, katanya, semangat kongres kebudayaan 2018 ini. 

Tidak seperti kongres-kongres sebelumnya yang didominasi diskusi budaya dan presentasi makalah, tahun ini, kongres juga menampilkan beragam jenis budaya nusantara, dan rencananya akan menelurkan produk konkrit berupa Strategi Kebudayaan.

Dokumen ini merupakan rangkuman aspirasi dan harapan pelaku kebudayaan dari lebih dari 300 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Terdapat tujuh isu strategis dalam Strategi Kebudayaan tersebut, salah satunya yaitu praktik pemikiran kebudayaan yang menghadapi tantangan, baik akibat globalisasi, maupun pembenturan kebudayaan dengan agama.

"Nantinya, Strategi Kebudayaan ini akan disusun menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK), yang akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di masa yang akan datang," demikian kata Hilmar sebagaimana dikutip BBC News Indonesia.